Fragmentasi Kebudayaan dan Indonesiana Makcomblang-nya

Fragmentasi Kebudayaan dan Indonesiana Makcomblang-nya

Sarasehan Kebudayaan termasuk dalam rangkaian kegiatan Kunjungan Situs Kebudayaan Joglitfest 2019 dan dilangsungkan pada Senin (30/9/2019).

Para peserta aktif yang meninggalkan hotel sedari pagi dijemput menggunakan bus untuk berangkat ke situs-situs kebudayaan di sekitar lokasi kegiatan Joglitfest 2019.

Peserta diajak untuk mengunjungi Museum Sonobudoyo, Masjid Besar Kauman, dan Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta. Rangkaian acara panjang itu berlangsung sejak pukul 09.00 sampai 15.00 WIB.

Di Museum Sonobudoyo, diadakan Sarasehan Kebudayaan dengan agenda pengenalan program Indonesiana sebagai platform kebudayaan.

Sarasehan tersebut menghadirkan ketua umum Joglitfest 2019, Suharmono, dengan tiga tim ahli dari Indonesiana. Mereka adalah Adi Wicaksono dari tim kurasi dan produksi, Ade Tanesia dari tim pengelolaan pengetahuan, dan Eggy Yoenadi dari tim komunikasi dan kerjasama.

Suharmono bercerita bahwa ia telah mengusulkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi DI Yogyakarta untuk mengadakan pagelaran sastra dalam lingkup yang besar sejak 2015. Namun, Dinas Kebudayaan tidak bisa mengakomodasi sastra Indonesia sebab yang ada hanya seksi Bahasa dan Sastra Jawa.

Semenjak 2019, seksi tersebut berubah menjadi bahasa dan sastra dalam lingkup yang lebih luas. Sehingga, sastra berbahasa Indonesia akhirnya bisa masuk dalam agenda Dinas Kebudayaan.

Dari situ Joglitfest 2019 dibentuk, elibatkan berbagai unsur penggerak budaya: pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Indonesiana, komunitas-komunitas sastra, serta pelaku sastra itu sendiri.

“Rapat koordinasi pertama sejatinya telah dilaksanakan semenjak Februari, dengan semangat untuk menggabungkan antara sastra Indonesia dan sastra Jawa, dengan peserta yang berasal dari DIY dan luar DIY,” jelasnya.

Adi Wicaksono sebagai tim kurasi dan produksi Indonesiana, mengatakan bahwa posisi Indonesiana di dalam Joglitfest 2019 mensinergikan antara pemerintah dan pelaku sastra.

Tuturnya, selama ini keduanya berjalan sendiri-sendiri dan terfragmentasi. Pemerintah memiliki sumber pendanaan untuk kegiatan sastra, namun pelaku sastra tidak mengetahui dan memiliki akses pada dana-dana itu. Adi mengibaratkan perjalanan sastra selama ini, yang menurutnya warisan dari fragmentasi sejak zaman Orde Baru, layaknya pasar.

“Berlangsung secara serempak dan besar, tetapi tidak ada koneksi, sehingga tidak ada perkembangan. Tidak mungkin berkembang menjadi supermarket,” tandasnya.

Di situlah permasalahannya. Fragmentasi yang berjalan selama puluhan tahun itu tidak bisa diubah hanya dalam satu atau dua tahun. Perlu waktu berpuluh-puluh tahun untuk mensinergikannya kembali. Sehingga, dalam pelaksanaannya, akan ada banyak kendala. Salah satunya Joglitfest 2019.

“Kendala yang Saudara jumpai dalam festival ini adalah imbas dari keruwetan mempertemukan pelaku sastra dan pemerintah,” papar Adi.

Hal itu diakui pula oleh Ade Tanesia selaku anggota tim pengelolaan pengetahuan Indonesiana. Menurutnya, pada zaman sebelum Orde Baru, kesenian merupakan satu kesatuan dalam proses kehidupan manusia. Seni tumbuh dengan hasil panen, misalnya, di dalam masyarakat tradisional.

“Zaman Orba itu dipecah-pecah. Dengan adanya pariwisata, seni dicerabut dari konteksnya. Seni untuk panen, seninya diambil, tanahnya dirampas. Pada masa itu, festival mencerabut objek pemajuan kebudayaan dalam konteks pemajuan sosial,” kata Ade.

Indonesiana mencoba merajut lagi dan merefleksikan kembali objek pemajuan kebudayaan di setiap daerah. Ade bercerita, di Ngada, misalnya, festival kesenian difokuskan pada ritual adat. Sebab, dalam kesehariannya, masyarakat di sana masih melangsungkan ritual.

Di Yogyakarta, sebagai daerah pertumbuhan sastra Indonesia dan Jawa sekaligus, perlu ada identifikasi bagaimana kedua model sastra itu diletakkan kembali di dalam masyarakat.

“Untuk mencapai itu semua, perlu pemetaan masalah yang mendalam,” jelas Ade.

Eggy Yoenadi dari tim komunikasi dan kerjasama menjelaskan bahwa pemetaan tersebut adalah bagaimana suatu festival dapat mengetahui masyarakat yang hendak disasar, relevansinya serta nilai yang menjawab insight yang mewakili problem sekitar kita.

Joglitfest 2019, misalnya. Yogyakarta memang diakui sebagai kota dengan pertumbuhan sastra yang cukup tinggi. Namun, tantangannya justru bagaimana memetakan sastra macam apa dan sasarannya siapa.

Memang banyak masalah yang ditemukan di dalam pagelaran Joglitfest 2019, sebagaimana ungkap para peserta aktif yang turut berbicara dalam sarasehan tersebut. Namun, terlepas dari itu, kita perlu terus-menerus melakukan diplomasi kebudayaan.

Tidak hanya satu atau dua tahun, tetapi butuh berpuluh-puluh tahun untuk mengembalikan kebudayaan kepada masyarakatnya. (Muhammad Aswar)